landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah

Politikluar negeri dapat diartikan sebagai kebijakan, sikap, dan tingkah pemerintahan suatu negera dalam hal melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan badan-badan hukum internasional. Dalam buku Politik Luar Negeri Indonesia, Asep Setiawan, 2012, disebutkan bahwa Politik luar negeri bagi suatu negara adalah pokok-pokok hubungan dengan negara lain, maka dengan a Definisi Utang Luar Negeri Utang luar negeri adalah utang penduduk (resident) yang berdomisili di suatu wilayah teritori ekonomi kepada bukan penduduk (non resident). utang luar negeri yang terdiri dari utang luar negeri pemerintah, utang luar negeri Bank Indonesia dan utang luar negeri swasta. Utang luar negeri pemerintah adalah utang milik Nahberikut ini adalah soal Bagian Kedua (Part 2) yang berisi soal dari nomor 11 s/d 25. Silahkan dibaca dan dipelajari, semoga bermanfaat. Soal kami himpun dari Modul PJJ Sejarah Indonesia Kelas 12. B. ajaran Nasakom menajdi landasan politik luar negeri Indonesia. C. Partai Komunis Indonesia bergabung dengan front Demokrasi rakyat. B Landasan Konstitusional. Landasan konstitusional dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea pertama "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan Tujuanpolitik luar negeri Indonesia adalah menciptakan ketertiban dunia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) 1945. Politik Luar Negeri Indonesia. Yogyakarta: LeutikaPrio . Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram " Update", Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. - Politik luar negeri dibutuhkan setiap negara di dunia untuk membangun hubungan dengan negara lain. Politik luar negeri turut dilaksanakan oleh Indonesia sejak negara ini resmi berdiri. Politik luar negeri sendiri merupakan seperangkat kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dalam hubungan dengan negara lain dengan maksud mencapai tujuan negara maupun kepentingan negara yang bersangkutan. Menurut buku "Sejarah Indonesia" yang diterbitkan Kemendikbud, landasan utama politik luar negeri Indonesia adalah dasar negara yaitu Pancasila. Dalam menjalankan kegiatan politik dengan negara-negara lain di kancah internasional, Indonesia menganut paham politik "bebas aktif." Dalam pasal 3 UU Nomor 37 tahun 1999, bebas aktif artinya adalah Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional serta tidak mengikatkan diri secara a priori pada kekuatan dunia mana pun. Secara bersamaan, Indonesia juga turut aktif berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik, sengketa, serta permasalahan dunia lainnya sebagai tujuan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejarah politik luar negeri di IndonesiaSejak Indonesia dinyatakan sebagai sebuah negara yang berdaulat, politik luar negeri Indonesia turut lahir sebagai pelengkap kebijakan untuk mengatur hubungannya di dunia internasional. Jika landasan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, maka landasan konstitusionalnya adalah Pembukaan Undang-undang Dasar UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi "....dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial….” Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, dikeluarkan Maklumat Politik Pemerintah tanggal 1 November 1945. Maklumat tersebut mengatur poin-poin hubungan Indonesia dengan luar negeri, yaitu politik damai dan hidup berdampingan secara damai; tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain; politik bertetangga baik degan kerja sama dengan semua negara, baik bidang ekonomi, politik, dan sebagainya; melakukan hubungan dengan negara lain dengan mengacu pada piagam PBB. Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta pada 2 September 1948 sempat menyatakan tujuan-tujuan politik luar negeri Indonesia. Menurut e-modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang diterbitkan Kemedikbud, tujuan-tujuan tersebut antara lain Mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan bangsa juga negara Indonesia; Memperoleh barang-barang dari luar negeri yang tidak atau belum dapat diproduksi sendiri sebagai upaya memperbesar kemakmuran rakyat Indonesia; Meningkatkan persaudaraan antar bangsa; Meningkatkan perdamaian dunia. Kemudian, di tahun 1959 hingga 1965 pada masa Demokrasi terpimpin, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah pembukaan UUD 1945 alinea pertama, pasal 11 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 UUD 1945, serta Amanat Presiden yang disebut dengan "Manifesto Politik Republik Indonesia." Infografik SC Sejarah Landasan Utama Politik Luar Negeri Indonesia. Amanat Presiden tersebut memuat tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu melanjutkan perjuangan anti imperialisme. Sementara, tujuan jangka panjang yaitu melenyapkan imperialsime. Pada masa tersebut, pemerintah Indonesia meyakini bahwa walaupun Indonesia sudah merdeka negara-negara imperialis dan kolonialis, yaitu negara-negara barat, masih merupakan ancaman bagi kemerdekaan Indonesia. Manifesto Politik Manipol Indonesia ini merupakan cikal bakal munculnya doktrin dunia tanpa Blok Barat, Blok Timur, ataupun Blok ketiga Asia/Afrika. Setelahnya, pada masa Orde Baru, politik luar negeri Indonesia diatur dalam Ketetapan MPRS no. XII/ MPRS/1966. Ketetapan ini mempertegas kembali sejumlah peraturan formal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Poin pertama yang dipertegas dalam Ketetapan MPRS tersebut adalah politik luar negeri Indonesia bebas aktif, anti imperialisme dan kolonialisme dalam bentuk apa pun. Indonesia turut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Poin kedua adalah politik luar negeri Indonesia mengabdi kepada kepentingan nasional serta amanat penderitaan rakyat. Di tahun 1973, politik luar negeri Indonesia mulai difokuskan pada upaya pembangunan. Ini artinya lebih banyak kerja sama Indonesia di bidang ekonomi dan bidang lainnya dengan dunia internasional. Kemudian setelah reformasi, yaitu pasca Orde Baru, landasan operasional politik luar negeri Indonesia diatur dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999. Kegiatan politik luar negeri pada masa ini lebih banyak menekankan pada faktor-faktor yang menyebabkan krisis ekonomi nasional yang terjadi kala itu. Baca juga Debat Ke-4, Jokowi Tetap Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Apa Definisi, Prinsip & Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia? - Pendidikan Kontributor Yonada NancyPenulis Yonada NancyEditor Alexander Haryanto - Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif selama ini dijalankan dengan berasaskan pada 3 landasan. Adapun 3 landasan politik luar negeri Indonesia itu meliputi, landasaan idiil atau ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Lantas, apa yang dimaksud landasan idiil, konstitusional, dan operasional politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif? Seperti negara-negara lain yang sama-sama berdaulat, Republik Indonesia pun menjalin kerja sama internasional. Hal ini membuat Indonesia turut terlibat dalam pergaulan dunia. Agar kerja sama internasional membuahkan hasil positif bagi kepentingan nasional, Indonesia perlu menyusun strategi politik luar negeri yang tepat. Mengutip modul Sejarah 2020 terbitan Kemdikbud, dasar pertimbangan dan alasan suatu negara menentukan negara lain menjadi negara sahabat yaitu mengenai aspek politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah masing-masing. Politik luar negeri merupakan arah kebijakan suatu negara dalam mengatur hubungan dengan negara-negara lain. Kebijakan politik ini bagian dari kebijakan nasional, tetapi lingkupnya dunia internasional. Meski begitu, kebijakan politik luar negeri diterapkan demi kepentingan nasional. Indonesia menjalankan politik luar negeri tersebut atas dasar prinsip bebas aktif dan berfondasikan pada 3 landasan idiil, konstitusional, dan operasional.Baca juga Sejarah Politik Etis Tujuan, Tokoh, Isi, & Dampak Balas Budi Pengertian Sistem Politik Menurut Para Ahli & Ciri-ciri Umumnya Apa Itu Politik Luar Negeri Bebas Aktif? Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI telah menetapkan bahwa politik luar negeri yang dijalankan sejak era pascakemerdekaan sampai sekarang menganut prinsip bebas-aktif. Bebas bermakna bebas memilih atau menentukan negara yang menjadi sahabat Indonesia tanpa terikat pada satu ideologi atau blok tertentu. Adapun makna aktif adalah ikut ambil bagian dalam mengembangkan persahabatan dan kerja sama internasional. Pencetus politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia adalah Mohammad Hatta. Wakil Presiden Indonesia pertama itu mengemukakan konsep "bebas aktif" saat menyampaikan pidato berjudul "Mendayung di antara Dua Karang" pada 2 September 1948. Pidato disampaikan di depan sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BP-KNIP. Menurut Hatta, penentuan kebijakan politik luar negeri Indonesia perlu ditetapkan agar Indonesia tidak menjadi objek dalam pertarungan politik internasional. Indonesia harus tetap menjadi subjek di dunia internasional yang memiliki hak dalam menentukan sikap sendiri sebagai negara yang merdeka politik luar negeri Indonesia yang "bebas aktif" juga diterangkan dalam Bagian Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri PDF, tepatnya penjelasan untuk pasal 3, yakni sebagai berikut "Yang dimaksud dengan "bebas aktif" adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.""Yang dimaksud dengan diabdikan untuk "kepentingan nasional" adalah politik luar negeri yang dilakukan guna mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana tersebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945." Mengutip modul PPKn Kelas XI terbitan Kemdikbud, Indonesia memiliki corak politik luar negeri yang khas. Hal ini terlihat pada pembukaan UUD 1945. Dalam potongan teksnya disebutkan, “...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”Apa Saja Landasan Politik Luar Negeri Indonesia? Politik luar negeri memerlukan landasan demi menopang kebijakannya. Untuk NKRI, kebijakan politik luar negeri dilandasi dengan landasan idiil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Apa yang dimaksud dengan 3 landasan politik luar negeri Indonesia itu?Jawabannya bisa ditemukan dalam Bagian Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri PDF, khususnya terkait pasal 2, yakni sebagai Landasan Idiil Landasan idiil Politik Luar Negeri Indonesia adalah Pancasila. Dengan demikian kebijakan politik luar negeri Indonesia harus dijiwai Pancasilan dan mencerminkan ideologi bangsa tersebut. Pancasila telah menjadi dasar negara yang merupakan pedoman hidup bangsa dan sumber hukum di Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan pedoman dasar untuk menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, sekaligus bermasyarakat. Karena itu, kebijakan politik luar negeri RI pun harus dilandasi Pancasila. Infografik SC Politik Luar Negeri Indonesia. Landasan KonstitusionalLandasan konstitusional politik luar negeri Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini termaktub pula di alinea 4 Pembukaan UUD 1945 yang memuat tujuan utama kemerdekaan Indonesia, yakni"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. [....]."3. Landasan OperasionalLandasan operasional politik luar negeri Indonesia sebenarnya dinamis karena mengikuti perkembangan zaman, dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pemerintahan pada Bagian Penjelasan UU Nomor 37 Tahun 1999, landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN, yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan mencapai tujuan nasional bangsa buku Sejarah Indonesia Kelas XII 2018208-2019 terbitan Kemdikbud, landasan operasional politik luar negeri Republik Indonesia terus berkembang dari masa ke masa, yang bisa dibagi dalam 3 zaman, yakni era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada masa periode Reformasi, yang dimulai dari masa pemerintahan Presiden Habibie, substansi landasan operasional politik luar negeri Indonesia dapat dilihat di Ketetapan TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN. Di antara isi TAP MPR itu termasuk sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri Indonesia, yaitu menegaskan kembali pelaksanaan politik bebas dan aktif menuju pencapaian tujuan nasional; ikut serta di dalam perjanjian internasional dan peningkatan kerja sama untuk kepentingan rakyat Indonesia; memperbaiki performa, penampilan diplomat Indonesia dalam rangka suksesnya pelaksanaan diplomasi pro-aktif di semua bidang; meningkatkan kualitas diplomasi dalam rangka mencapai pemulihan ekonomi yang cepat melalui intensifikasi kerja sama regional dan internasional; mengintensifkan kesiapan Indonesia memasuki era perdagangan bebas; memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara tetangga; mengintensifkan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam kerangka ASEAN dengan tujuan memelihara stabilitas dan kemakmuran di wilayah Asia Tenggara. - Pendidikan Kontributor Ilham Choirul AnwarPenulis Ilham Choirul AnwarEditor Addi M Idhom Jakarta - Indonesia banyak berperan di dunia internasional. Dari Gerakan Non Blok hingga Konferensi Asia Afrika, Indonesia secara aktif melakukan diplomasi demi tercapainya perdamaian yang telah Indonesia capai tentu berhubungan dengan konsep politik luar negeri yang dianut. Sebelumnya, apa itu politik luar negeri Indonesia?PengertianPengertian politik luar negeri Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar luar negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan umum, politik luar negeri masuk ke dalam konsep hubungan internasional bersamaan dengan hubungan luar negeri dan politik tujuan dilakukannya politik luar negeri? Menurut mantan presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta, dalam buku E-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Kemdikbud, tujuan politik luar negeri Indonesia adalahMempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negaraMemperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiriMeningkatkan perdamaian internasionalMeningkatkan persaudaraan segala bangsaKebijakan Politik Luar Negeri IndonesiaPrinsip Politik Luar Negeri IndonesiaIndonesia menganut prinsip kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif adalah politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan politik luar negeri ini secara aktif memberikan sumbangan, dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan ini pertama kali disampaikan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang pada tanggal 2 September 1948 dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BP-KNIP.Landasan Politik Luar Negeri IndonesiaPolitik luar negeri membutuhkan landasan yang kuat untuk menopang kebijakannya. Indonesia sendiri memiliki tiga landasan kebijakan politik luar negeri, yaitu landasan idiil, konstitusional, dan IdiilLandasan idiil politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pedoman hidup bangsa, dan sebagai sumber dari segala hukum dan konstitusi yang berlaku di KonstitusionalLandasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan konstitusional, tujuan nasional bangsa juga tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea keempat tentang cita-cita dan tujuan bangsa untuk ikut mewujudkan perdamaian OperasionalBerbeda dengan landasan idiil dan konstitusional, landasan operasional sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Landasan operasional ditetapkan melalui kebijakan masing-masing pemerintah pada pada intinya, landasan operasional politik luar negeri Indonesia mengacu Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN. GBHN adalah suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar, sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa pengertian, tujuan, prinsip, serta landasan politik luar negeri menganut prinsip bebas aktif, Indonesia terus berperan aktif dalam hubungan internasional untuk menciptakan perdamaian dunia. Simak Video "Pemerintah Ajukan Utang Luar Negeri Rp 29 Triliun pada 2024" [GambasVideo 20detik] pal/pal Jakarta - Setiap negara membutuhkan politik luar negeri untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain. Seperti apa sistem politik luar negeri Indonesia?Ernest Petrič dalam bukunya Foreign Policy From Conception to Diplomatic Practice, secara sederhana mendefinisikan politik luar negeri sebagai suatu kebijakan negara dalam memenuhi tujuan dan kepentingannya di arena luar negeri ini bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara, meningkatkan perdamaian internasional, dan meningkatkan persaudaraan antar bangsa, dikutip dari E-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disusun oleh hanya itu, politik luar negeri juga dapat membantu suatu negara mendapatkan barang yang diperlukan dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran Politik Luar Negeri IndonesiaPolitik luar negeri Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Aturan ini mencakup penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar pada aturan tersebut, politik luar negeri merupakan kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara GBHN.Sistem politik luar negeri Indonesia ini dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekadar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional da luwes dalam dapat melimpahkan kewenangannya dalam melaksanakan hubungan dan politik luar negeri kepada menteri. Selain itu, dia juga dapat menunjuk pejabat selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubunganDijelaskan lebih lebih lanjut dalam UU 37/1999, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia haruslah merupakan cerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik laman Kementerian Luar Negeri, asas-asas yang mendasari politik luar negeri Indonesia pertama kali dikemukakan oleh wakil presiden kala itu, Mohammad Hatta, pada 2 September 1948 di sidang Kelompok Kerja Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai cikal bakal DPR RI, Wakil Presiden Hatta yang kala itu merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Republik menjelaskan sikap pemerintah di berbagai masalah domestik dan itulah sistem politik luar negeri Indonesia. Secara umum, sistem tersebut mengacu pada landasan idiil, konstitusional, dan operasional. Simak Video "Curhat Tompi Tolak Mentah Masuk Partai Politik" [GambasVideo 20detik] kri/nwy - Politik luar negeri adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh elite politik dalam menjalin hubungan dengan negara lain untuk mencapai tujuan nasional. Beberapa kepentingan yang tidak dapat terpenuhi oleh negaranya sendiri dapat dicapai melalui politik luar negeri. Di Indonesia, definisi politik luar negeri tertuang dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. “Setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.” Yumetri Abidin dalam Pengantar Politik Luar Negeri Indonesia 2017, hlm. 27 menuliskan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, yakni sebagai berikut Indonesia melakukan politik damai. Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara lain dengan saling menghargai dan tak melakukan intervensi atas permasalahan dalam negeri. Indonesia mendukung penuh atas terciptanya perdamaian dunia dengan ikut serta dan aktif dalam organisasi internasional. Indonesia mempermudah pertukaran pembayaran internasional. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial secara global yang berlandaskan pada piagam PBB. Indonesia membantu untuk memerdekakan negara-negara yang masih terjajah. Dalam melakukan politik luar negeri, tiap negara memiliki pedoman berbeda yang sesuai dengan ideologi masing-masing. Indonesia memiliki tiga landasan dalam melakukan politik luar negeri, yaitu 1. Landasan IdeologisLandasan ideologis politik luar negeri Indonesia adalah kelima sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam pelaksanaan politik luar negeri. 2. Landasan konstitusionalPolitik Indonesia dalam undang-undang tertulis dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi, “ … dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ...” Selain itu, terdapat pula dalam pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.” 3. Landasan operasionalIndonesia menggunakan prinsip bebas aktif dalam menjalankan politik luar negeri. Prinsip ini pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Hatta dalam pidato "Mendayung antara Dua Karang" yang disampaikan pada sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat BPKNP di Yogyakarta, 2 September 1948. Pidato Hatta dibuat sebagai respons atas konflik yang saat itu terjadi antara blok Barat yang berhaluan liberal kapitalis Amerika Serikat dan Timur yang berhaluan komunis Cina, Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Hatta mendefinisikan kata "bebas" pada sikap netral Indonesia yang tidak berpihak pada blok Barat maupun blok Timur atau blok manapun yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Sedangkan kata "aktif" merujuk pada usaha Indonesia dalam menjaga perdamaian antara blok Barat dan Timur dengan bersikap aktif dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Prinsip bebas aktif direalisasikan secara berbeda dalam tiap periode pemerintahan. Dalam Orde Lama misalnya, sebagai negara yang tidak mendukung blok Timur ataupun Barat, Indonesia berperan sebagai tuan rumah dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika pada 1955 yang selanjutnya melahirkan Gerakan Non-Blok, organisasi internasional yang netral dari blok manapun di dunia. Sikap netral Indonesia saat itu diremehkan oleh bangsa lain sebagai sikap politik yang netral dan tak memiliki pedoman. Padahal, politik luar negeri Indonesia bermakna independent policy yang tak memihak siapa pun. “... Sebab kita tidak netral, kita tidak penonton-kosong daripada kejadian-kejadian di dunia ini, kita tidak tanpa prinsip, kita tidak tanpa pendirian. Kita menjalankan politik bebas itu tidak sekadar secara ”cuci tangan”, tidak sekadar secara defensif, tidak sekadar secara apologetis. Kita aktif, kita berprinsip, kita berpendirian! Prinsip kita ialah terang Pancasila, pendirian kita ialah aktif menuju kepada perdamaian dan kesejahteraan dunia, aktif menuju kepada persahabatan segala bangsa, aktif menuju kepada lenyapnya exploitation de l’homme par l’homme, aktif menentang dan menghantam segala macam imperialisme dan kolonialisme di manapun ia berada," tulis Soekarno dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi 1965, hlm. 277. Perubahan sikap dalam tiap periode kepengurusan terjadi karena perubahan lingkungan domestik, regional, dan internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional. Kepentingan nasional adalah kepentingan suatu negara yang ingin dicapai dalam melakukan hubungan internasional. Kepentingan pertahanan terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut Kepentingan pertahanan yang menyangkut wilayah, warga negara, dan sistem politik. Kepentingan ekonomi yang menyangkut kerja sama antarnegara untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Kepentingan tata internasional adalah upaya mempertahankan sistem politik atau ekonomi global yang berdampak positif bagi negaranya. Kepentingan ideologi berkaitan dengan cara negara untuk menjaga ideologinya dari ancaman ideologi negara lain. Artikel "Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi" dalam Jurnal Politika Vol. I, No. 2, 2010 membagi kepentingan politik luar negeri Indonesia dalam periode pemerintahan, yakni orde lama, orde baru, dan era reformasi. Perinciannya sebagai berikut a. Orde Lama 1945-1966Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia berfokus untuk memperoleh pengakuan secara hukum dari negara lain. Selain itu, pengentasan kolonialisasi melalui pengetatan pertahanan dan keamanan terus dilakukan. b. Orde Baru 1966-1998Berakhirnya orde lama meninggalkan keterpurukan ekonomi bagi negara Indonesia. Untuk itu, orde baru berupaya menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan menjalin hubungan baik dengan negara lain. c. Era Reformasi 1998-sekarangKrisis ekonomi pada akhir orde baru menjadikan kepentingan Indonesia dalam politik luar negeri kembali berfokus pada ekonomi. Namun, akibat orde baru yang memiliki citra buruk dalam kancah politik global karena sistem pemerintahan yang otoriter, Indonesia juga fokus dalam pemulihan citra Indonesia di dunia juga Debat Ke-4, Jokowi Tetap Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif Syair dan Pemikiran Muhammad Iqbal, Politikus Pencetus Pakistan Politik Luar Negeri Jokowi Memperluas Pasar, Angkat Citra Islam - Pendidikan Kontributor FatimatuzzahroPenulis FatimatuzzahroEditor Alexander Haryanto

landasan konseptual politik luar negeri indonesia adalah